KBJ, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fasilitasi ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ada 62 daerah 3T yang BGN akan bekerja sama dengan Pemda, dan kami fasilitasi. Untuk daerah lainnya, sudah ada Satgas yang ditugaskan membantu BGN,” ujar Mendagri di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Mendagri menambahkan, Kepala BGN Dadan Hindayana telah menugaskan perwakilan di setiap provinsi serta kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) daerah. Satgas ini berfungsi menjembatani Pemda dengan BGN, sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan.
Selain itu, aspek pengawasan gizi juga menjadi perhatian BGN. Namun, jika terjadi insiden seperti keracunan makanan, penanganan awal tetap menjadi tanggung jawab Pemda karena BGN tidak memiliki aset layanan kesehatan. “Kalau ada insiden, penanganan pertama pasti oleh Pemda yang punya rumah sakit, ambulans, dan tenaga kesehatan,” tegas Mendagri.
Sumber : Puspen Kemendagri
